lognews.co.id – Pemerintah menyiapkan langkah besar dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritas dan refocusing anggaran kementerian/lembaga, dengan potensi nilai mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Kebijakan ini diumumkan sebagai bagian dari paket transformasi budaya kerja nasional yang juga menyasar efisiensi birokrasi, penggunaan energi, dan belanja negara.
Belanja Seremonial hingga Perjalanan Dinas Dipangkas
Menko Perekonomian menjelaskan bahwa pengalihan anggaran akan dilakukan dari pos belanja yang dinilai kurang prioritas.
Beberapa pos yang menjadi sasaran efisiensi antara lain:
- perjalanan dinas,
- rapat,
- belanja non-operasional,
- kegiatan seremonial.
“Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremonial,” ujar Menko Perekonomian.
Anggaran Dialihkan untuk Kebutuhan yang Lebih Mendesak
Pemerintah menyatakan bahwa hasil efisiensi itu akan diarahkan ke belanja yang dinilai lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Salah satunya adalah dukungan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera.
“Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera,” katanya.
Potensi Refocusing Tembus Rp130,2 Triliun
Pemerintah memperkirakan ruang refocusing belanja kementerian dan lembaga cukup besar.
“Potensi prioritas dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” jelas Menko.
Angka tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam strategi efisiensi nasional yang diumumkan pemerintah.
Menteri Keuangan: APBN Tetap Aman dan Terkendali
Menanggapi kekhawatiran publik soal kondisi fiskal negara, Menteri Keuangan menegaskan bahwa anggaran negara tetap dalam kondisi aman.
Ia menyebut pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menghadapi gejolak ekonomi global.
“Kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan dan dengan itu pun kami masih mempunyai ruangan untuk memberi bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia,” ujar Menteri Keuangan.
Ia juga menegaskan bahwa defisit anggaran tetap berada dalam batas yang terkendali.
“Defisitnya masih terkendali,” tegasnya.
Bukan Tanda Krisis, Tapi Penajaman Prioritas
Pemerintah menekankan bahwa refocusing anggaran ini bukan sinyal krisis, melainkan langkah penajaman prioritas agar belanja negara lebih tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga mengaitkan efisiensi ini dengan optimalisasi program nasional lainnya, termasuk program makan bergizi gratis yang disebut memiliki potensi penghematan hingga Rp20 triliun.
Pemerintah Ingin Belanja Negara Lebih Berdampak
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN benar-benar diarahkan untuk mendukung kepentingan publik, stabilitas ekonomi, dan kebutuhan strategis nasional. (Saheel untuk Indonesia)
