lognews.co.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menyoroti langkah penghematan yang dilakukan pemerintah Pakistan sebagai contoh kebijakan dalam menghadapi ketidakpastian global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa perkembangan geopolitik dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Eropa, berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi global, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan harga pangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif dengan mengelola konsumsi energi secara lebih efisien.
Menurutnya, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi dampak konflik global tersebut, termasuk menjaga stabilitas pangan dan mempercepat kebijakan di sektor energi. Namun demikian, ia meminta seluruh pihak mulai melakukan penghematan konsumsi BBM sebagai langkah proaktif.
Prabowo mencontohkan kebijakan yang diambil pemerintah Pakistan yang menerapkan berbagai langkah penghematan drastis dalam menghadapi situasi krisis. Kebijakan tersebut antara lain pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen yang kemudian dialihkan untuk membantu kelompok masyarakat paling rentan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home bagi pegawai pemerintah maupun swasta dengan komposisi 50 persen bekerja dari rumah. Hari kerja juga dipangkas menjadi empat hari sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi.
Langkah efisiensi lainnya meliputi pembatasan penggunaan bahan bakar bagi kementerian, pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 60 persen, penghentian belanja kendaraan dan peralatan baru, serta pengurangan kunjungan luar negeri yang menggunakan anggaran pemerintah.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan Pakistan tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu. Ia berharap langkah penghematan dapat membantu menjaga stabilitas fiskal dan mencegah peningkatan defisit anggaran dalam beberapa tahun ke depan.
(Amri-untuk Indonesia)
