lognews.co.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto sempat melontarkan usulan cukup drastis terkait reformasi lembaga kepabeanan dengan mengemukakan wacana pembubaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Usulan tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan kinerja yang selama ini menjadi sorotan publik terhadap institusi tersebut.
Wacana itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam sebuah pertemuan di Istana Negara. Dalam diskusi tersebut, Presiden bahkan mengusulkan agar peran Bea Cukai digantikan oleh perusahaan inspeksi internasional, yakni Société Générale de Surveillance atau SGS.
Menurut Purbaya, gagasan tersebut sempat dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah di tengah meningkatnya kritik publik terhadap kinerja lembaga tersebut, khususnya terkait pengawasan impor dan praktik penyelundupan barang.
Namun setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut, pemerintah melihat adanya indikasi perbaikan signifikan di internal Bea Cukai. Perkembangan tersebut kemudian menjadi pertimbangan bagi Presiden untuk tidak melanjutkan wacana pembubaran lembaga tersebut.
Pemerintah kini memilih pendekatan yang lebih moderat dengan fokus pada penguatan reformasi kelembagaan serta pemantauan terhadap perbaikan sistem pengawasan yang sedang berjalan di dalam institusi tersebut.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat meningkatkan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan perdagangan internasional dan penerimaan negara dari sektor kepabeanan. (Amri-untuk Indonesia)
