lognews.co.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan strategis mengenai penguatan ekonomi melalui konsolidasi aset negara, ketahanan energi, dan perbaikan tata kelola BUMN. Saat menghadiri tasyakuran satu tahun BPI Danantara di Jakarta, Presiden menekankan pentingnya lembaga investasi ini dalam mengoptimalkan kekayaan negara demi kemandirian nasional yang lebih kokoh. (11/3/26)
Dalam target jangka pendek, Presiden memproyeksikan Danantara mampu menyetorkan kontribusi minimal 50 miliar dolar AS atau setara Rp800 triliun per tahun kepada kas negara. Angka fantastis ini didasarkan pada target return on assets (ROA) sebesar lima persen. Meski perusahaan sehat idealnya mampu mencapai ROA hingga 10 persen, pemerintah menetapkan target moderat mengingat Danantara masih dalam tahap awal menjalankan mandat transformatifnya.
Beralih ke sektor energi, Prabowo menyoroti kekayaan sumber daya alam Indonesia yang belum tergarap maksimal untuk kemandirian bahan bakar. Indonesia didorong untuk beralih ke energi alternatif berbasis komoditas pertanian seperti jagung, tebu, singkong, dan kelapa sawit. Selain itu, potensi panas bumi Indonesia yang merupakan salah satu terbesar di dunia menjadi prioritas, ditambah target ambisius pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt sebagai pilar transisi energi terbarukan.
Namun, visi besar ini diakui Presiden masih terganjal oleh celah regulasi, terutama terkait audit perusahaan negara. Prabowo mengkritik keras aturan yang membuat cucu perusahaan BUMN seolah "kebal" dari audit negara, sementara perusahaan induknya tetap diaudit secara ketat. Menurutnya, inkonsistensi ini menciptakan ruang gelap yang berisiko merugikan keuangan negara dan menghambat transparansi tata kelola secara menyeluruh.
Sebagai solusi, konsolidasi pengelolaan BUMN melalui Danantara dianggap sebagai langkah krusial untuk menutup celah kebocoran aset di masa depan. Presiden mengingatkan bahwa manajemen yang hebat tidak akan berarti tanpa integritas dan tanggung jawab moral dari para pengelola. Penataan ulang struktur entitas turunan BUMN menjadi agenda penting agar seluruh kekayaan negara dapat dipertanggungjawabkan secara langsung kepada rakyat.
Pemerintah optimistis bahwa melalui sinergi antara investasi yang produktif dan kedaulatan energi, Indonesia akan mampu melompat menjadi kekuatan ekonomi baru. Dengan pengawasan ketat dan manajemen aset yang terpusat, kontribusi BUMN dan lembaga investasi diharapkan tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi menjadi mesin utama penggerak kesejahteraan dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
(lAmri-untuk Indonesia)
