lognews.co.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan pangan nasional. Perintah ini disampaikan langsung dalam rapat terbatas di Istana Merdeka sebagai langkah antisipasi pemerintah menghadapi lonjakan permintaan menjelang perayaan Idulfitri. (11/3/26)
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa rapat tersebut secara khusus membahas skema perlindungan konsumen melalui stabilisasi pasokan. Pemerintah fokus pada penguatan distribusi logistik serta kesiapan infrastruktur layanan publik agar rantai pasok dari produsen ke pasar tradisional maupun ritel tidak terhambat selama periode sibuk Lebaran.
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga adalah kunci utama. Beliau menginginkan adanya sinergi yang nyata untuk memastikan bahan pangan tetap tersedia di pasar dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, terutama bagi warga di wilayah terpencil yang sering kali terdampak kenaikan harga signifikan.
Tidak hanya sektor pangan, Presiden juga memberikan atensi besar pada kesiapan sektor energi dan transportasi. Keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta lebih optimal guna menyokong kelancaran aktivitas masyarakat, mulai dari penyediaan armada mudik hingga pengawasan stok komoditas strategis di gudang-gudang logistik.
Secara spesifik, Kepala Negara menyoroti pentingnya jaminan pasokan LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama masa libur panjang. Presiden menginstruksikan agar sistem distribusi energi dipantau ketat hingga ke level daerah untuk menghindari kelangkaan yang dapat memicu kepanikan atau spekulasi harga di tingkat pengecer.
Menutup rangkaian instruksi tersebut, pemerintah juga mematangkan aspek keamanan dan manajemen arus mudik, khususnya pada periode sepuluh hari menjelang hari raya. Langkah komprehensif ini diambil agar seluruh lapisan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan perasaan aman, nyaman, dan tertib di tengah stabilitas ekonomi yang terjaga.
(Amri-untuk Indonesia)
