lognews.co.id, Bandung – Sebanyak 42 jembatan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaporkan berada dalam kondisi kritis dan terancam roboh sehingga membutuhkan perbaikan maupun penggantian segera.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan penggantian jembatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp395 miliar, berdasarkan laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat.
“Dari 1.381 jembatan provinsi, ada berapa jembatan yang harus diganti? Kalau tidak diganti akan roboh karena umur jembatan,” ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih menghitung berbagai skema pembiayaan untuk menangani perbaikan infrastruktur tersebut.
Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun pada tahun 2026 guna mendukung pembiayaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
Selain itu, Dedi juga meminta Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kondisi seluruh jembatan milik provinsi yang tersebar di berbagai ruas jalan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan dan menentukan prioritas perbaikan secara lebih akurat.
Dedi menjelaskan bahwa selain 42 jembatan yang berisiko roboh, kondisi jembatan lainnya masih relatif aman dan masih dapat digunakan oleh masyarakat.
Namun demikian, ia menilai risiko kerusakan jembatan meningkat karena dalam lima tahun terakhir tidak ada pembangunan maupun pemeliharaan jembatan yang signifikan.
“Selama lima tahun tidak ada pembangunan jembatan. Yang ada hanya pembangunan Jembatan Sodongkopo Jaya Perkasa di Pangandaran, itu pun sempat tertunda setahun dan baru dilanjutkan sekarang,” kata Dedi.
Rencana perbaikan dan penggantian puluhan jembatan tersebut nantinya akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat untuk menentukan skema pembiayaan dan prioritas pengerjaan.
Pemerintah provinsi menilai perbaikan infrastruktur jembatan sangat penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus memastikan kelancaran konektivitas antarwilayah di Jawa Barat.
(Amri-untuk Indonesia)
