lognews.co.id, Jakarta — Nama Dwi Sasetyaningtyas, seorang alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), menjadi sorotan publik setelah unggahan video dirinya memperlihatkan paspor Inggris milik anaknya viral di media sosial pada pertengahan Februari 2026 dan memicu kecaman luas. Video yang tersebar menampilkan narasi yang dianggap merendahkan paspor Indonesia sehingga memicu perdebatan etika dan loyalitas atas penerima dana beasiswa negara.
Polemik bermula dari sebuah unggahan di platform Instagram yang kemudian menyebar ke berbagai media sosial, termasuk X (sebelumnya Twitter), di mana Dwi mengatakan, “cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan… (usahakan paspor kuat WNA)”. Kalimat tersebut dinilai netizen sangat tidak peka terhadap status sebagai warga negara Indonesia dan sebagai penerima beasiswa LPDP yang sepenuhnya dibiayai melalui dana publik APBN.
Reaksi publik terhadap pernyataan tersebut sangat kuat, dengan banyak warganet mengkritik sikapnya sebagai kontradiksi terhadap semangat pengabdian pada bangsa yang menjadi tujuan utama program LPDP. Program ini mensyaratkan penerima beasiswa untuk kembali dan berkontribusi di Indonesia setelah studi sesuai ketentuan kontrak pengabdian 2n+1 (dua kali masa studi ditambah satu tahun), dan aturan itu tertuang dalam pedoman resmi LPDP.
Menanggapi gelombang kritik masif, Dwi kemudian mengunggah klarifikasi dan permohonan maaf terbuka melalui media sosial pada 19 Februari 2026. Ia menyatakan bahwa pilihan katanya kurang tepat dan menyampaikan rasa cinta serta komitmennya pada Indonesia, sekaligus menjelaskan bahwa pernyataannya bukan bermaksud merendahkan secara nasionalisme.
Meski demikian, tanggapan publik tetap beragam. Sebagian warganet menilai permintaan maaf tersebut kurang mencerminkan pemahaman lebih luas terhadap dampak pernyataannya terhadap persepsi publik tentang etika penerima beasiswa negara. Diskusi ini kemudian berkembang menjadi pembicaraan yang lebih luas tentang tanggung jawab moral dan loyalitas alumni beasiswa yang dibiayai rakyat.
Kasus ini membuka kembali debat tentang bagaimana penerima beasiswa negara menjalankan kewajiban sosial dan profesional setelah studi, termasuk sensitivitas terhadap simbol-simbol nasional seperti kewarganegaraan. Polemik tersebut menjadi pengingat bahwa figur publik yang didukung oleh dana publik sering berada di bawah sorotan tajam masyarakat terhadap setiap pernyataan yang menyangkut identitas kebangsaan. (Amri-untuk Indonesia)
