lognews.co.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menetapkan target agar Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan awal hasil kajiannya dalam waktu tiga bulan. Namun, Presiden memberi fleksibilitas bagi komisi untuk memperpanjang waktu jika kajian memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa target tiga bulan merupakan arahan langsung Presiden saat pertemuan di Istana Kepresidenan pada Jumat, 7 November 2025. Meski begitu, Jimly menegaskan bahwa durasi tersebut bukan batas mutlak, dan keseluruhan proses akan menyesuaikan kebutuhan kajian substansi.
Reformasi institusi kepolisian dinilai sangat krusial dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan transparansi dan integritas yang lebih baik. Selain itu, Presiden membuka kemungkinan kajian serupa dilakukan pada institusi lain yang memerlukan perbaikan guna memperkuat birokrasi dan pelayanan publik secara keseluruhan.
Prabowo menjelaskan, komisi diharapkan memberikan rekomendasi konkret kepada Presiden sebagai kepala negara dan pemerintah untuk mengambil langkah reformasi yang diperlukan.
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada anggota komisi yang bersedia mengemban tugas berat ini demi kemajuan bangsa dan seluruh bangsa dan negara akan melihat kinerja tim yang dibentuknya.
Komisi ini dibentuk melalui Keputusan Presiden yang telah diteken Prabowo, melibatkan tokoh-tokoh lintas bidang seperti hukum, hak asasi manusia, dan keamanan nasional. Ketua komisi dijabat oleh Jimly Asshiddiqie, dan anggota terdiri atas beberapa menteri Kabinet Merah Putih serta mantan Kapolri.
Dalam pelantikan dan pengarahan, Presiden menegaskan pentingnya pengkajian menyeluruh pada institusi Polri dengan berani melihat semua kekurangan tanpa rasa takut. Ia juga menekankan keterlibatan aktif para kepala kepolisian yang masih aktif agar hasil kajian menjadi maksimal dan relevan.
Prabowo berpesan bahwa apa yang Ia pelajari selama ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu pembangunan bangsa terletak daripada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum the rule of law dan there must be kepastian hukum hukum yang melahirkan keadilan. (Amri-untuk Indonesia)
