lognews.co.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada Rabu, 17 September 2025, di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan ini merupakan bagian dari perombakan ketiga Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Pelantikan Djamari menggantikan posisi Menko Polkam yang sebelumnya dijabat sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Bersamaan dengan Djamari, Presiden juga melantik sejumlah pejabat lain, antara lain Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga serta beberapa wakil menteri dan kepala badan pemerintahan.
Proses pelantikan berlangsung pukul 15.00 WIB dengan pengambilan sumpah jabatan yang menegaskan komitmen para pejabat baru untuk setia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta etika.
Djamari Chaniago dikenal sebagai purnawirawan TNI dengan rekam jejak militer yang panjang, termasuk pernah menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI dan Panglima Kostrad.
Djamari juga tercatat sebagai Panglima Daerah Militer atau Pangdam III Siliwangi menggantikan Prabowo sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad. Jenderal kelahiran 8 April 1949 tersebut kabarnya menjadi satu-satunya jenderal yang sempat membela Prabowo saat dewan menjatuhkan hukuman karena ketidakpatuhan. Selain karier militer, Djamari juga pernah menjadi Komisaris Utama PT Semen Padang dan kini aktif di Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Perombakan kabinet ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96P Tahun 2025 yang diteken pada 8 September 2025. Selain pengangkatan, Presiden Prabowo juga memberhentikan empat pejabat lama, termasuk Erick Thohir dari posisi Menteri BUMN dan beberapa kepala staf.
Dengan pelantikan ini, Presiden Prabowo memperkuat kabinetnya dengan figur yang berpengalaman di bidang keamanan dan militer, guna mendorong stabilitas politik dan keamanan nasional. Selain itu, perubahan posisi kementerian strategis juga mencerminkan arah kebijakan pemerintah ke depan. (Amri-untuk Indonesia)
