lognews.co.id, Jakarta - Berlaku 6 Januari 2025, untuk pertama kalinya secara resmi pemerintah Indonesia melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlaku secara nasional dengan dana sebesar Rp71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi 19,47 juta penerima manfaat yang dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi Indonesia. (6/1/2025)
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengatakan, program MBG merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui.
"Kami bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 (menjabat) Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," kata Hasan dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (5/1/2025).
Program ini dimaksud untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting), hingga berdampak luas untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah.
Hasan mengungkapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.
SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah. Pengawasan langsung dilaksanakan di setiap Dapur MBG dengan ketat.
Dalam pelaksanaannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana, terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak/juknis) pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Selanjutnya Tito juga menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG direalisasikan sesuai jadwal pada Januari 2025 ini. Namun, aplikasinya bertahap secara nasional.
"Tapi, bagi daerah yang telah memiliki anggaran cukup, dapat merealisasikannya secara mandiri. Jadi, tanpa harus menunggu juklak/juknis," ucapnya.
Di Jakarta sendiri melibatkan Empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendistribusikan MBG untuk ribuan siswa di sekolah pada Senin ini (6/1/2025).
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Sarjoko dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menjelaskan, keempat SPPG ini, yakni "SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah dan SPPG Pulogebang Cakung yang secara keseluruhan akan menyediakan MBG untuk 12.054 siswa penerima manfaat," ujarnya.
Dengan rincian, SPPG Halim,delapan sekolah (dengan total penerima manfaat 2.953 siswa), SPPG Susukan Ciracas,Selanjutnya, SPPG Ciracas menyiapkan MBG untuk sembilan sekolah (3.055 siswa), kemudian, SPPG Palmerah menyiapkan MBG untuk 11 sekolah (2.987 siswa) dan SPPG Pulogebang, Cakung sebanyak 13 sekolah (3.059 siswa). (Amri-untuk Indonesia)
