Daniel Mohammad Rosyid
@Rosyid College of Arts
lognews.co.id, Surabaya - Pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo telah meluncurkan 17 program yang dapat dikelompokkan menjadi 5 program besar, yaitu ;
1) pendidikan yang menyiapkan warga muda yang cakap, sehat dan produktif untuk memanen bonus demografi.
2) pasar yang terbuka dan adil bagi semua aktor ekonomi.
3) investasi yang memperkuat ketahanan pangan, energi dan sektor kreatif.
4) birokrasi yang kompeten, amanah dan bebas KKN sehingga investasi dan layanan publik menjadi value for money bukan value for monkeys.
5) pasokan energi baru dan terbarukan yang memadai untuk mencapai pertumbuhan 5-7% pertahun selama 5-10 tahun ke depan.
Ini perlu diperkuat dengan membangun pemerintahan di laut yang efektif untuk perluasan basis sumber pangan, dan energi, menekan biaya logistik, serta memeratakan pembangunan ke seluruh pelosok Republik.
Ke-17 program itu merupakan jawaban langsung atas 17 masalah pembangunan yang justru terjadi sejak UUD 45 diganti oleh UUD 2002 yang bersemangat liberalisasi di mana parpol menghegemoni jagad politik, sementara korporasi swasta besar mendominasi jagad ekonomi. Akibatnya, berbagai regulasi dan kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan publik dalam sebuah republik, tapi justru dibuat untuk kepentingan segelintir oligarki yang bersekutu dengan para elit parpol. Kondisi Indonesia saat ini nyaris seperti Roma di tangan Nero dan para aristokrat di sekelilingnya. UUD 45 telah dirumuskan sebagai pernyataan perang melawan kolonisasi, namun UUD 2002 justru menggelar karpet
Stunting yang menghinggapi paling tidak 20% balita menjadi indikator paling sederhana atas kegagalan pembangunan yang dirumuskan melalui proses proses politik mbelgedhes yang dengan congkak disebut demokrasi. Proses proses politik ini ternyata tidak pernah mengusik sistem ekonomi riba yang tidak adil terutama bagi petani dan nelayan. Devolusi sektor agromaritim merupakan akibat langsung dari pendidikan yang secara TSM justru mendorong brain draining pedesaan di mana para pemudanya meninggalkan kawasan kawasan subur itu untuk pergi ke kota kota besar sekedar menjadi buruh kasar di pabrik pabrik hasil investasi asing.
Stunting juga menjadi sinyal keruntuhan keluarga. Ketahanan nasional bersumber pada ketahanan keluarga. Westernisasi melalui globalisasi secara gencar sedang menghancurkan nilai-nilai keluarga di mana-mana. Ketahanan pangan dan energi sebagian akan ditentukan tidak hanya oleh kecukupan pasokannya, tapi juga distribusinya. Ini memerlukan jejaring sosial yang mampu mencandra pertanda awal stunting yang meluas lalu meresponsnya dengan cepat dan efektif. Jejaring sosial ini bertumpu pada keluarga yang peduli hidup bertetangga.
Pendidikan justru harus dibebaskan dari dominasi persekolahan yang telah menjadi instrumen teknokratik untuk menelantarkan sektor agro-maritim. Pendidikan tidak boleh disamakan dengan persekolahan yang sering memberi pesan dan kesan sebagai satu-satunya tempat belajar. Akibatnya kesempatan belajar justru menjadi langka dan mahal. Pendidikan adalah soal kesempatan belajar, bukan soal bersekolah. Persekolahan yang menjadikan belajar sebagai komoditi telah menjadi sumber feodalisme baru berupa pemujaan pada gelar, serta tempat terbaik untuk menyombongkan diri.
Pembangunan harus dirumuskan kembali sebagai upaya bersama serta berkelanjutan untuk memperluas kemerdekaan, memperkuat persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran. Bahkan bukan sekedar pertumbuhan yang inklusif, apalagi sekedar pertumbuhan yang menetes ke bawah. (11/9/2024)
