lognews.co.id, – Adanya wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di ungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagramnya @luhut.pandjaitan pada Rabu (10/7/2024).
"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut dalam unggahan Instagramnya.
Penyataan itu di ungkapkan setelah mengetahui bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit pada triwulan I dan diprediksi akan terus melebar hingga akhir tahun 2024. Semua ini dilakukan agar bisa membantu menghemat APBN dan mendorong dalam penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Tetapi dengan pernyataan luhut tersebut sejumlah Menteri lain pun ikut merespon seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartanto yang mengungkapkan
"Belum. Belum. Belum. Bukan belum goal, kita kan mesti rapat, dirapat koordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan dari pada konsekuensi fiskal juga ada," tutur Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, ini semua masih didiskusiksn bersama presiden Joko widodo dan belum diputuskan hasilnya
Kemudian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pihaknya masih menunggu hasil putusan dan penugasan dari kementerian pembuat kebijakan.
"Saya masih menunggu, kan saya sampaikan bahwa Kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Menurutnya rencana pembatasan ini agar BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran saja. Tetapi pemerintah dituntut harus lebih cermat dalam menghitung ruang fiscal pengalokasian BBM bersubsidi
Oleh karena itu, ia berharap revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 bisa segera rampung. Dengan begitu, aturan penerima subsidi BBM menjadi semakin jelas.
Erik pun berharap agar revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 bisa segera selesai agar rencana pengetatan pembelian BBM subsidi bisa jelas dan efektif serta menghemat anggaran negara. (Basrowi-untuk Indonesia)
