lognews.co.id, Indramayu - Pendirian galangan kapal milik Pondok Pesantren termegah di Asia Tenggara, Al Zaytun tersendat akibat penyegelan oleh Pemkab Indramayu sejak 20 Juli 2023, oleh pemerintah yang menuduh izinnya tidak dilengkapi.
Rupanya hal tersebut mendapat protes keras dari Alvin Lim, dari Quetient Law Firm yang menganggap pemerintah tidak berfikir panjang melakukan penyegelan ditempat yang seharusnya menjadi pemenuhan kebutuhan, konsumsi, santri santrinya sehingga Keberlangsungan proses pendidikan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
"Itu tempat kegiatan Pak Panji Gumilang untuk memberikan makan santri-santri melalui kapal yang berlayar mengambil ikan di laut. Yang dilakukan ini adalah membantu program pemerintah juga," ujar kuasa hukum Panji Gumilang, Alvin Lim kepada wartawan, Jumat (10/5/2024).
Dirinya sangat percaya dengan keprofesionalisme yang melekat pada nama besar Al Zaytun tercermin dari pengelolaan pendidikan pesantren, kehidupan didalamnya, beserta bangunannya yang kokoh, memberi dampak kepada masyarakat dan penyumbang terbesar kepada pajak daerah di Indramayu.
Berlarutnya proses izin tanpa adanya kepastian dari pemerintah Kabupaten Indramayu walaupun berkali kali diajukan, berdampak pada kapal-kapal milik Al Zaytun, otomatis menghambat cita cita Presiden Joko Widodo yang menginginkan penguatan poros maritim, malalui kapal kapal yang nantinya bisa mempekerjakan masyarakat, membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan kelaparan khususnya masyarakat Indramayu sekitar galangan kapal.
Bahkan, lanjut Alvin, apa yang dilakukan Syaykh Panji Gumilang sejalan dengan program Presiden yang akan dilantik Prabowo Subianto.
"Kita tahu Prabowo juga punya program memberikan makan siang gratis ke masyarakat. Dan beliau punya gagasan itu sudah dari lama dan sudah direalisasikan melalui mengambil ikan di laut untuk dimakan santri dan masyarakat lainnya," tutur dia.
Dari pengamatan yang lakukan Alvin Lim, antara pembangunan kapal dengan niatan baik dari Pimpinan Al Zaytun dengan santri santrinya berjumlah ribuan, menjadi dilema apabila dibandingkan dengan kondisi terkini negeri Indonesia, masyarakat nelayan dihantui oleh infasi nelayan asing.
"Sementara banyak di sana yang mengambil sumber daya laut Indonesia, illegal fishing itu dibiarkan," imbuhnya.
Alvin menyesalkan sikap pejabat Pemkab Indramayu yang menyegel galangan kapal. Padahal, apa yang dilakukan Panji sesungguhnya turut membantu pemerintah, termasuk Pemkab Indramayu.
"Tetapi yang saya sayangkan adalah mentalitas oknum pejabat Indonesia itu selalu mempersulit ya, mempersulit pengusaha dan masyarakat Indonesia yang mau berbuat baik kepada negara ini," tuturnya.
Tidak terlihat sinkronisasi dengan program pemerintah bila melihat penyegelan bangunan galangan kapal, dinilai Alvin, keanehan yang dipertontonkan Pemkab Indramayu yang mempersulit beroperasinya kapal dengan segala bentuk kelengkapan izin namun terhenti di Pemkab Indramayu, Sedangkan di sisi lain, Pemkab sedang menggalakan para nelayan Indramayu untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan, Tapi pada kenyataannya izin bangunan pembuatan kapal malah dipersulit.
Atas itu semua, Alvin berharap bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan perkara ini. Ia juga meminta bantuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar menegur Bupati Indramayu.
"Kalau bisa ini tolong dibantu Bapak Presiden Jokowi. Sebab ini membantu juga program yang sudah dicetuskan oleh putra anda, Mas Gibran Rakabuming Raka dan juga Presiden ke-8 RI," jelas Alvin.
"Terima Bapak Presiden, terima kasih juga Bapak Menteri Dalam Negeri," ungkapnya. (Amr-untuk Indonesia)
