lognews.co.id, Jakarta - Ratusan perempuan yang menamakan Aliansi Perempuan berunjuk rasa di area Patung Kuda, Arjuna Wijaya Jakarta Pusat, berunjuk rasa menolak kenaikan harga sembako dan kecurangan Pemilu, serta mendukung pembentukan angket Pemilu oleh DPR pada Jumat (8/3/2024).
Aksi ini diikuti berbagai elemen masyarakat diwarnai kritikan kepada pemerintah atas merosotnya demokrasi dan menyalahkan Presiden Jokowi karena dianggap terlalu ikut campur atau cawe cawe di pemilu tahun 2024.
Aksi yang juga untung memperingati hari Perempuan Internasional atau International Women's Day (IWD). pada 8 Maret 2024 ini bertepatan dengan 10 Tahun masa kekuasaan Jokowi, diungkapkan Koordinator lapangan Perempuan Indonesia Geruduk Istana, Mutiara Ika yang menyatakan sikap bahwa Jokowi menjadi aktor utama yang melanggengkan kekuasaan oligarki di Indonesia.
Aksi ini dijadwalkan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB. Petugas keamanan sudah menyiapkan barikade beton dan kawat berduri di depan Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin.
Aksi lainnya juga dilakukan ratusan emak-emak yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Selamatkan NKRI berdemonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024) siang, dengan memanggul spanduk besar bertuliskan 'Pecat Ketua KPU RI, Pecat Ketua Bawaslu RI, Diskualifikasi Paslon Curang, Usut Tuntas Skandal Sirekap, Turunkan dan Adili Jokowi, Mendukung Hak Angket Pilpres 2024'.
Massa terlihat bergerak ke gerbang utama Gedung DPR dari arah Senayan dengan menggotong spanduk besar yang diikatkan pada kayu. Mereka tiba sekitar pukul 15.10 WIB.
Sementara itu, terlihat massa tandingan yang menolak hak angket DPR di sisi kanan gerbang. Polisi mendirikan pagar beton dan besi agar tak ada persinggungan dari kedua kelompok.
Polri menyebar 2.678 personel gabungan, untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, personel gabungan tidak hanya dari unsur Polri. "Gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait," katanya. (Amr-untuk Indonesia)
