lognews.co.id, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi Jawa Barat akan menyikapi kejadian yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun, dalam keterangannya di Bandung Jumat (16/6/2023).
Pihak pemerintahan telah merespon situasi tersebut beberapa kali sesuai perintah Gubernur, dan kali ini Gubernur Ridwan Kamil memerintahkan Wakil Gubernur untuk menanggapi peristiwa demo di Alzaytun pada tanggal (15/6/2023).
Uu juga mengapresiasi tindakan aparat kepolisian yang mampu mengantisipasi kemungkinan kerusuhan antara kelompok muslim saat demo damai di Alzaytun, Ia menekankan pentingnya menjaga citra pondok pesantren agar tidak rusak akibat berita yang tidak pasti (hoax).
Pemerintah provinsi berencana mengadakan Gerakan Permusyawaratan yang akan dihadiri oleh 300 kyai, perwakilan Mahad Al-Zaytun, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pimpinan pondok pesantren. Uu menjelaskan bahwa tidak semua pimpinan pondok pesantren masuk dalam kepengurusan MUI atau organisasi masyarakat (ORMAS).
Uu menyatakan bahwa pemerintah akan membuat keputusan berdasarkan dua payung hukum, yaitu norma sosial kemasyarakatan dan normatif legalitas formal. Keputusan tersebut akan diambil dengan bijak sesuai dengan peran pemerintah, meskipun mungkin akan bertentangan dengan beberapa pihak.
Ia juga mengimbau agar tidak ada pengarahan massa tunggal dan mendorong masyarakat untuk tidak menjadi hakim sendiri. Pemerintah tidak akan tinggal diam, dan karena Wakil Gubernur telah melakukan kunjungan sebelumnya ke Al-Zaytun, hasil komunikasi tersebut akan dirumuskan pada hari Senin pagi pada tanggal 19/6/2023. (RifAi)
