lognews, Layanan pelatihan dan katering bagi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci menjadi sorotan DPR. Tim pelaksana ibadah haji dari DPR mengungkapkan adanya keluhan dari jemaah terkait kualitas layanan katering haji. Katering merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh petugas penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi. Situasi haji kali ini terbilang sangat padat, sehingga jumlah jemaah yang banyak menjadi pertimbangan pemerintah.
Pada puncak ibadah haji tahun ini, banyak keluhan dari jemaah terkait pemandu haji. Farid Aljawi, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), menekankan pentingnya pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2023. Menurutnya, pengawasan tersebut dapat memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang dialami jemaah haji Indonesia.
Beberapa kendala yang dihadapi jemaah haji Indonesia meliputi pelayanan selama proses ibadah haji yang terpengaruh oleh peningkatan kuota haji. Masalah sarana transportasi, seperti keluhan jemaah yang telantar di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah, juga menjadi sorotan DPR. Selain itu, terdapat pendatang di Arab Saudi yang menggunakan visa nonhaji namun memanfaatkan fasilitas haji.
Farid menekankan bahwa peran DPR dalam mengawasi dan membahas kendala tersebut dapat memberikan dampak positif pada pelaksanaan haji ke depan. Evaluasi yang dilakukan oleh DPR juga akan berpengaruh pada rencana pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. Dengan pengawasan yang dilakukan sejak masa persiapan, diharapkan berbagai kendala selama pelaksanaan haji dapat diantisipasi.
Dalam hal ini, DPR berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kesehatan. Pengawasan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga meliputi pengelolaan secara keseluruhan. DPR berharap bahwa berbagai masalah yang muncul dapat diselesaikan bersama dengan pemerintah Arab Saudi.
Permasalahan seperti kapasitas tenda di Mina juga menjadi perhatian. Kapasitas yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah kuota yang ada, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi jemaah haji Indonesia. DPR berharap bahwa pengawasan langsung pada pelaksanaan haji tahun ini dapat memberikan dampak signifikan pada penyelenggaraan haji di Indonesia ke depannya. (rifAI)
