lognews.co.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan aparatur pemerintah agar lebih peka dalam melakukan deteksi dini potensi ancaman terorisme. Meski masyarakat merasakan situasi aman selama tiga tahun terakhir, kondisi ini tidak berarti ancaman benar-benar hilang.
Dalam kegiatan Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah di Malang, Jawa Timur, Rabu (3/9), Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigadir Jenderal Polisi Wawan Ridwan menilai capaian tanpa serangan teror ibarat fenomena gunung es. Yang terlihat di permukaan hanya bagian kecil, sedangkan di bawahnya masih terjadi propaganda, rekrutmen, pendanaan, hingga perencanaan aksi, terutama melalui media sosial.
Pencegahan Harus Kolaboratif
BNPT menegaskan pencegahan terorisme tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Seluruh unsur pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Karena itu, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar potensi ancaman tidak berkembang menjadi aksi nyata.
Peran Aparatur di Birokrasi
Dalam forum tersebut, mantan aparatur sipil negara (ASN) yang pernah terjerat jaringan terorisme, Yudi Zulfahri, menilai materi kegiatan sangat bermanfaat. Menurutnya, pemahaman yang baik dari aparatur dapat memperkuat kapasitas pencegahan dan melindungi birokrasi dari infiltrasi radikalisme.
Yudi menekankan, jika aparatur memahami ancaman sejak awal, mereka dapat menjalankan program pencegahan secara lebih efektif, termasuk menangkal penyebaran paham radikal di lingkungan pemerintahan. (Sahil untuk Indonesia)
