lognews.co.id, Jakarta — PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) menutup tahun buku 2025 dengan rugi bersih Rp5,40 triliun, anjlok dibandingkan rugi 2024 sebesar Rp86,75 miliar. Laporan keuangan yang dipublikasikan perseroan menunjukkan tekanan signifikan terhadap kinerja, terutama pada arus kas dan struktur permodalan. (8/4/26)
Pendapatan ADHI tercatat Rp9,66 triliun, didominasi segmen teknik dan konstruksi senilai Rp8,32 triliun serta manufaktur Rp628,51 miliar. Beban pokok pendapatan turun ke Rp8,61 triliun dari Rp11,72 triliun pada tahun sebelumnya, namun penurunan tersebut belum mampu menutup tekanan biaya dan beban lain. Laba kotor berakhir di Rp1,04 triliun, sedangkan posisi kas dan setara kas menyusut menjadi Rp1,71 triliun dari Rp2,24 triliun pada awal 2024.
Pada sisi neraca, total aset ADHI merosot menjadi Rp28,79 triliun dibandingkan Rp34,64 triliun di akhir 2024. Liabilitas berada di Rp25,49 triliun, sementara ekuitas turun ke Rp3,29 triliun, menandai melemahnya leverage dan ruang manuver keuangan perusahaan.
Kondisi ini beriringan dengan tahap akhir restrukturisasi BUMN Karya yang tengah digulirkan pemerintah. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyampaikan proses restrukturisasi menjadi fondasi sebelum konsolidasi tiga klaster utama: konstruksi gedung, infrastruktur, dan engineering procurement and construction (EPC). Perbaikan fundamental ditempuh melalui impairment laporan keuangan dan restrukturisasi utang untuk menutup celah akuntansi dan mengendalikan kewajiban.
Dony menegaskan proses pemulihan dilakukan dengan standar transparansi publik dan komitmen penguatan tata kelola. Ia menargetkan BUMN konstruksi kembali sehat dalam tahun berjalan setelah masuk fase konsolidasi aset dan bisnis yang lebih ramping dan terfokus. Penataan ini mencakup pemetaan kecocokan bisnis setiap perusahaan agar terkelompok ke tiga klaster sesuai kompetensi inti.
Integrasi tujuh BUMN Karya ADHI, PTPP, WIKA, Hutama Karya, Waskita Karya, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya—yang semula ditargetkan selesai Desember 2025 kini bergeser menjadi 2026. Pemerintah menilai relaksasi waktu diperlukan agar konsolidasi berjalan lebih presisi dan menghasilkan struktur industri konstruksi BUMN yang lebih efisien dan berkelanjutan.
(Amri-untuk Indonesia)
