lognews.co.id, Jakarta — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menembus level Rp17.400, memicu respons cepat pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran otoritas keuangan ke Istana Kepresidenan untuk membahas langkah stabilisasi. Selasa (5/5/26)
Sejumlah anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terlihat hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua LPS Anggito Abimanyu, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Selain itu, dua Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, juga turut merapat. Dari jajaran kabinet ekonomi, tampak hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Pertemuan berlangsung tertutup dan para pejabat enggan memberikan rincian agenda pembahasan. Namun, sinyal kuat mengarah pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan eksternal dan dinamika pasar global.
Perry Warjiyo hanya menyatakan bahwa penjelasan terkait langkah penguatan rupiah akan disampaikan kemudian. Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa stabilisasi nilai tukar merupakan domain bank sentral.
“Dengan pondasi ekonomi yang bagus, tidak terlalu sulit memperbaiki nilai tukar. Tapi itu bukan kerjaan saya, itu tugas bank sentral,” ujarnya.
Pemanggilan KSSK ini terjadi di tengah pelemahan rupiah yang cukup tajam, menandai tekanan signifikan terhadap pasar keuangan domestik. Level Rp17.400 menjadi salah satu titik kritis yang meningkatkan kewaspadaan otoritas moneter dan fiskal.
Secara struktural, koordinasi antara pemerintah, bank sentral, dan otoritas sektor keuangan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. KSSK sebagai forum koordinasi lintas lembaga memiliki peran strategis dalam merespons gejolak ekonomi, termasuk fluktuasi nilai tukar.
Tekanan terhadap rupiah umumnya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga global, arus modal asing, serta ketidakpastian geopolitik. Di sisi lain, faktor domestik seperti defisit transaksi berjalan dan persepsi pasar terhadap kebijakan ekonomi juga turut berkontribusi.
Langkah cepat Presiden memanggil otoritas terkait menunjukkan adanya upaya konsolidasi kebijakan untuk meredam volatilitas pasar. Namun, efektivitas langkah lanjutan akan sangat bergantung pada respons kebijakan moneter, intervensi pasar, serta komunikasi yang terukur kepada pelaku pasar.
(Amri-untuk Indonesia)
