lognews.co.id, Jakarta — Pemerintah Indonesia memastikan wacana pemotongan gaji para menteri belum diputuskan dan masih dalam pembahasan internal dalam beberapa hari mendatang. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait kebijakan itu. (8/4/26)
Teddy menyebut berbagai opsi terkait gagasan pemotongan gaji masih akan dibahas dalam rapat lanjutan di istana. Ia mengarahkan agar pertanyaan diarahkan pada pihak yang pertama mengemukakan wacana tersebut karena sampai saat ini pemerintah masih menggodok detail konsepnya.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menegaskan bahwa pemotongan gaji menteri belum masuk ke dalam agenda pembahasan resmi pemerintah dan masih dipantau secara intensif. Airlangga menyebut isu itu sempat muncul namun belum dibahas secara mendalam, termasuk aspek gaji pokok maupun tunjangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menyatakan tidak mempermasalahkan gagasan potong gaji menteri sebagai bagian dari efisiensi anggaran negara. Ia menilai pemotongan bisa menjadi bentuk solidaritas pejabat terhadap situasi fiskal saat ini, serta memperkirakan angka pemotongan berkisar sekitar 25 persen meski angka itu masih bersifat indikatif dan belum resmi.
Respons terhadap wacana ini tidak hanya berasal dari pemerintah. Seorang pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, menilai pemotongan gaji pejabat adalah kebijakan yang tepat arah di tengah tekanan defisit APBN dan ketidakpastian ekonomi global. Ia menilai langkah ini memiliki nilai simbolik kuat dalam menunjukkan komitmen efisiensi anggaran dari kalangan elite pemerintahan.
Gagasan penghematan anggaran, termasuk pemotongan gaji pejabat, muncul di tengah upaya pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah level 3 persen serta menekan belanja negara yang kurang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kementerian Keuangan bahkan telah mengambil kebijakan pemotongan langsung terhadap komponen belanja yang dianggap non-esensial untuk memperketat pengeluaran negara.
Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai penerapan atau persentase pasti pemotongan gaji menteri, dan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto yang akan memutuskan setelah pertimbangan lebih lanjut.
(Amri-untuk Indonesia)
