lognews.co.id, Jakarta – Pemerintah pusat turun tangan menangani kemacetan ribuan kapal nelayan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau langsung kondisi pelabuhan pada Selasa (3/2/2026).
Penumpukan kapal tercatat mencapai sekitar 2.564 unit, sementara kapasitas pelabuhan hanya sekitar 500 unit. Kondisi tersebut memicu keluhan nelayan yang kesulitan melakukan bongkar muat hasil tangkapan.
Dalam kunjungan tersebut, Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinannya atas situasi di lapangan dan berdialog langsung dengan nahkoda serta pemilik kapal. Ia menilai penumpukan kapal tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.
Kondisi di dermaga menunjukkan kapal-kapal tidak hanya bersandar di tepi pelabuhan, tetapi juga saling merapat satu sama lain. Sejumlah kapal bahkan terlihat kosong tanpa awak. Selain faktor cuaca yang membatasi aktivitas melaut, Titiek menyoroti persoalan efisiensi bongkar muat serta potensi bahaya kebakaran akibat jarak antar kapal yang sangat rapat.
Ia mendesak percepatan proses perizinan berlayar agar kapal dapat segera keluar dari pelabuhan dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta untuk segera mengambil langkah penanganan.
Menteri Trenggono menegaskan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di lingkungan KKP harus segera menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, keterbatasan kapasitas pelabuhan memang menjadi kendala, namun manajemen pengelolaan juga perlu diperbaiki agar arus kapal lebih tertib.
Isu penumpukan kapal di Muara Angke sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial sejak akhir Januari, menyusul keluhan nelayan mengenai antrean panjang serta cuaca buruk yang menghambat aktivitas melaut. (Amri-untuk Indonesia)
