Lognews201.com.Jakarta--Wacana Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu , sebenarnya sudah jadi perdebatan politik yang alot di lingkaran kekuasaan, terutama dari Gedung DPR/MPRI
Baru baru ini , tepat nya kemaren senin, 11 April 2022 Ribuan Massa Mahasiswa hadir merangsek ke beberapa titik lokasi strategis dengan membawa beberapa tuntutan
Dikutip dari berbagai sumber lognews201.com, Tuntutan itulah yang diperdebatkan oleh Anggota DPR-RI dari F PDI P, Masinton Pasaraibu SH, dalam sebuah dialog interaktif di sebuah televisi swasta, Selasa(12/04/22)
Masinton menuding meletusnya Demo mahasiswa kemaren adalah akibat ulah orang orang di sekitar Jokowi. Terutama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi , Luhut Binsar Panjaitan.Menurut Masinton , Luhut adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kegaduhan unjuk rasa yang terjadi kemaren, Senen(11/4/22)
Masinton menambahkan Wacana Keblinger tentang isu pelaksanaan 3 periode masa jabatan presiden ini keluar pertama dari mulutnya , bahwa pemerintah konsisten dengan agenda pemilu , yaitu 14 April 2024 dan berikut berikut prosedur yang berlaku menurut UU Pemilu. Masinton menambahkan Isu Pelaksanaan 3 periode jabatan presiden adalah melanggar konsitusi
Menurut Masinton , seharusnya Luhut tidak perlu mengurusi apa yang diluar tupoksinya , cukup fokus dengan bidangnya
Apalagi Masinton pastikan data survey yang berkaitan rakyat setuju dengan wacana tersebut adalah hoax dan tidak bisa di pertanggung jawabkan k publik, maka itu dia meminta agar Luhut mundur dari seluruh jabatannya
"Kemana tuh Mentri, harusnya dia menampakan hidungnya bukan presiden yang memberi pernyataan di publik , harus dia (Luhut )bersikap ksatria , bukankah dia yang katanya memiliki big data , Rakyat setuju dengan jabatan 3 periode masa jabatan presiden, tapi justru Jokowi yang ksatria, itulah namanya pemimpin, " tegas Masinton
Belum lagi dampak pemulihan ekonomi akibat Pandemi , justru ada yang semena mena melanggar konstistusi.
Mansinton menambahkan jika aspirasi di sampaikan tidak melalui partai politik tapi justru dari tangan tangan kekuasaan, itu adalah tirani dan itu harus di tentang
Di satu sisi tokoh dari Wakil Ketua Umum PKB jazilul Fawaid mengatakan dalam wacana yan sedang di perbincangkan adalah bukan untuk menciderai demokrasi tapi mencerdaskan demokrasi tapi harus proporsional, tapi jika ada tokoh yang tidak memiliki ptoporsi atau tidak punya kewenangan , harus bertanggung jawab
Soal urusan agredasi, aspirasi yg d sampaikan Masinton sudah proporsional dan Jazuli menambahkan itu baru sebatas wacana dan berharap tidak melebar. (dunkz )
