lognews.co.id, Jakarta - Penyematan kata sesat terhadap institusi pendidikan didukung media mainstream memicu aksi demo yang tidak mengindahkan landasan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pemuda bulan bintang merasa perihatin dan resah melihat tindakan yang menurutnya inkonstitusional sehingga melakukan aksi damai sebagai bentuk ketidak setujuannya terhadap abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Pondok Pesantren Al Zaytun.
Sebagai ketua kordinator Muhammad Afifudin Anshori (MAA) merupakan Pimpinan wilayah Pemuda Bulan Bintang DKI Jakarta mengungkapkan alasanya mengapa melakukan aksi damai tersebut.
“ingin memberikan pesan, MUI sebagai lembaga masyarakat bukan lembaga hukum sudah bertindak melebihi kewenangan mulai dari melakukan penyelidikan, yang mana secara hukum acara pidana dalam KUHAP yang mana tindakan tersebut bukan hak MUI” pesan MAA.
Bak selebritis MUI seperti menikmati situasi tersebut dengan beberapa kali tampil di media menyuarakan fatwanya tanpa mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah, bahwa seseorang tidak boleh dinistakan.
“lantas disini dengan dalih tabayyun, menyuarakan memberikan statemen didepan televisi” ujar MAA.
Dalam wawancaranya dengan wartawan lognews, MAA mengungkapkan apa yang dilakukan oleh MUI melebihi kewenangannya karena berakibat pada penggiringan opini.
"mereka meneliti institusi pendidikan, yang mana secara hukum bukan hak dia, akhirnya menggiring masyarakat untuk melakukan tuduhan yang tidak sesuai dengan dasar hukum undang undang” terang MAA.
Lebih lanjut MAA mengungkapkan ada keanehan jikalau yang menjadi patokan adalah ormas islam MUI yang sama sekali tidak mewakili ormas Islam yang lebih punya peran.
“kenapa gak NU yang lebih besar, mengapa kita tidak berdasar pada Muhammadiyah yang lebih lama berdirinya dan NU yang lebih dulu, bukankah di Muhammadiyah ada majelis tarjih, di NU ada Bahtsul Masail, kenapa harus MUI, sebenarnya ada apa ini ?” terang MAA.
MAA berharap dalam aksi ini bisa mengembalikan keadilan tanpa diskriminasi dan mengembalikan pada konstitusi bila memang Panji Gumilang dominan untuk bersalah silahkan saja dilaporkan tanpa menyuarakan statement dimedia sosial yang semakin membuat masyarakat terpecah. (Amr-untuk Indonesia)
