Oleh. : H. Adlan Daie
Pemerhati politik dan sosial keagamaan.
Perbandingan Cak Imin dan Mahfud MD secara politik, yakni sama sama dalam posisi "cawapres" dalam kontestasi pilpres 2024 tidak relevan diletakkan dalam konstruksi kualifikasi akademik dan kepakaran dalam suatu disiplin ilmu melainkan seberapa besar "power politik" yang dimiliki dalam relasi politik terhadap capres pasangannya.
Perspektif di atas penting untuk membaca kemungkinan apakah cawapres kelak jika terpilih hanya sekedar "ban serep" dan aksesoris seremonial ketatanegaraan atau berfungsi "dwitunggal" dalam "kebermaknaan politis" bagi maslahat publik. Di sinilah urgensi power politik bagi seorang wapres dalam konteks "kebermaknaan politis" di atas.
Dalam perspektif Francis Fukuyama itulah yang disebut "democratic accountability", suatu pertanggung jawaban demokratik atas posisi politik dari pilihan rakyat. Demokrasi tidak berhenti pada hiruk pikuk dan riuh rendah saat kontestasi politik tetapi out put demokrasi adalah "kebermaknaan politis" secara akuntabel bagi maslahat publik.
Sebagaimana telah dideklarasikan di depan publik bahwa Cak Imin telah resmi menjadi cawapres berpasangan dengan capres Anies Baswedan dan Mahfud MD baru saja dideklarasikan secara resmi pula menjadi cawapres dari capres Ganjar Pranowo.
Baik Cak Imin maupun Mahfud MD dalam studi antropologi politik di Indonesia sama sama dalam kategori sosial rumpun "santri" untuk membedakan secara antropologis dengan rumpun sosial "abangan" dan "priyayi" dalam kategori trilogi sosial Clifford Gezt.
Cak Imin lahir dari "trah" pendiri Nahdatul Ulama( NU). Secara "nasab" dan "sanad" keilmuan tersambung langsung ke KH.Bisri Syansuri, salah satu pendidi "jam'iyah" NU dan pendiri pesantren "pusat ke nu an" di Denanyar Jombang Jawa Timur.
Sementara di sisi lain Mahfud MD lahir dan besar dalam lingkungan sosial kultural Madura, wilayah ujung timur Jawa Timur yang sangat kuat tradisi dan kultur ke nu an nya.
Dalam konstruksi di atas warga NU dalam pilpres 2024 memiliki dua pilihan representasi politik, yakni Cak Imin dan Mahfud MD dalam koalisi pasangan capres yang berbeda.
Karena itu dari sudut ke NU an keduanya tidak perlu dipertentangkan secara konfliktual, tidak perlu "dibid'ah bid'ahkan" dengan narasi politik "kampungan", "norak" dan tidak educated.
Pembedanya adalah Cak Imin berpasangan dengan Anies dalam koalisi bersifat "kafaah", setara, bersifat komplementer dan saling melengkapi dalam koalisi partai bersifat setara pula di mana Cak Imin memiliki power politik sebagai ketua umum PKB.
Di sisi lain Mahfud MD sebagai cawapres dari capres Ganjar yang diusung mayoritas mutlak PDI Perjuangan di mana ia diletakkan sebagai "petugas partai" tentu Mahfud MD relatif "lemah" dari sisi "bargaining position" secara politik.
Kekuatan intelektual yang dimiliki Mahfud MD tidak berbobot politis tanpa back up power politik kecuali sekedar bermakna dalam konteks branding secara elektoral dalam kontestasi politik, minimalis "kebermaknaan politis".
Itulah pengantar singkat studi perbandingan antara Cak Imin dan Mahfud MD dalam konteks sama sama sebagai "cawapres" dalam pasangan yang berbeda dalam kontestasi pilpres 2024.
Selanjutnya tentu hak publik secara otonom untuk menentukan pilihan politiknya termasuk bagi warga NU dalam pilpres 2024, tidak perlu saling lempar ujaran kebencian secara tak beradab.
Wassalam.
