lognews.co.id - Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Gibran telah menyampaikan surat pernyataan berhenti atas permintaan sendiri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Ketentuan ini memberi ruang bagi Presiden untuk memberikan penugasan strategis kepada Wakil Presiden. Wapres baru seyogianya tidak hanya menjadi pendamping Presiden dalam urusan pemerintahan sehari-hari. Ia perlu diberi mandat yang jelas untuk mengawal agenda besar pembangunan manusia, terutama pendidikan, percepatan pembangunan Papua, dan pencegahan stunting.
Enam agenda strategis
- Pertama, mengawal pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan bermutu, di mana pun mereka tinggal. Namun, kesenjangan kualitas sekolah, distribusi guru, fasilitas pembelajaran, dan akses pendidikan masih menjadi persoalan. Wapres perlu mengoordinasikan pemerintah pusat dan daerah agar pemerataan guru berkualitas, penguatan literasi dan numerasi, peningkatan mutu pembelajaran, serta layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berjalan lebih nyata. Amanat Pasal 31 UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus hadir dalam pelayanan yang adil, bukan berhenti sebagai dokumen kebijakan.
- Kedua, mempercepat pembangunan Papua. Agenda ini harus menjadi salah satu mandat utama Wapres. Papua masih menghadapi tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, distribusi tenaga guru, serta kesenjangan kesejahteraan. Yang penting dicatat, penugasan Wapres dalam pembangunan Papua sebenarnya telah memiliki dasar kelembagaan. Perpres Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menempatkan Wakil Presiden sebagai Ketua Badan Pengarah Papua. Wapres perlu memastikan program kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berjalan terpadu. Prioritasnya mencakup pendidikan, kesehatan, konektivitas, ekonomi rakyat, penguatan kapasitas orang asli Papua, dan perlindungan masyarakat adat.
- Ketiga, memperkuat pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Ini juga bukan mandat tambahan yang boleh dipandang ringan. Perpres Nomor 72 Tahun 2021 secara tegas menempatkan Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting. Artinya, Wapres memiliki posisi strategis untuk memastikan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah berjalan efektif. Pencegahan stunting harus dimulai sejak dini, bahkan sebelum kehamilan.
- Keempat, memperkuat ekosistem guru, dosen, dan perguruan tinggi. Tidak ada pendidikan bermutu tanpa guru dan dosen yang kompeten. Peningkatan kesejahteraan harus berjalan bersama penguatan pendidikan calon guru, pemerataan akses PPG, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. Perguruan tinggi juga perlu didorong menghasilkan riset dan inovasi yang menjawab persoalan masyarakat. Pemerintah, sekolah, LPTK, dan perguruan tinggi harus bekerja sebagai satu ekosistem pengembangan sumber daya manusia.
- Kelima, menghubungkan pendidikan vokasi dengan masa depan pekerjaan generasi muda. Generasi Z menghadapi perubahan dunia kerja akibat digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Revitalisasi SMK, kemitraan dengan industri, magang, sertifikasi kompetensi, serta penguatan keterampilan digital dan STEM/STEAM perlu dipercepat. Pendidikan vokasi harus mempersiapkan generasi muda bukan hanya sebagai pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja dan pelaku usaha.
- Keenam, mengawal transformasi digital, riset, dan inovasi. Sekolah tidak cukup hanya dilengkapi perangkat digital dan jaringan internet. Peserta didik juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, etika penggunaan kecerdasan buatan, dan integritas akademik. Sejalan dengan UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Indonesia harus membangun kemampuan menghasilkan teknologi dan pengetahuan sendiri.
Enam agenda tersebut membutuhkan dukungan Presiden, koordinasi lintas kementerian, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi secara berkala. Wapres bukan mengambil alih tugas para menteri. Perannya adalah memastikan program lintas sektor tidak berjalan sendiri-sendiri, mengatasi hambatan, dan memastikan kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.
Siapa pun yang kelak mengemban jabatan Wakil Presiden harus memahami bahwa pendidikan, pembangunan daerah, termasuk Papua, dan pencegahan stunting merupakan investasi jangka panjang bangsa. Ketiganya saling berkaitan. Anak yang sehat membutuhkan pendidikan yang baik. Pendidikan yang bermutu membutuhkan lingkungan sosial dan ekonomi yang mendukung.
Pemimpin boleh berganti, tetapi komitmen membangun manusia tidak boleh berhenti. Indonesia Emas 2045 tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Fondasinya adalah manusia yang sehat, cerdas, terampil, berkarakter, dan memperoleh kesempatan yang adil. Di sinilah tugas besar Wapres baru. Memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal, termasuk anak-anak di pelosok Papua, dan wilayah terpencil lainnya. (Dinn Wahyudin untuk Indonesia)

