lognews.co.id, Jakarta – Pemerintah mulai memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan geopolitik global yang semakin memanas, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas ekonomi dunia. (17/5/26)
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan global yang dinilai dapat memengaruhi kondisi ketenagakerjaan nasional, mulai dari pelemahan ekonomi, gangguan rantai pasok, hingga penurunan aktivitas industri di berbagai sektor.
Menurut Afriansyah, situasi perang dan ketegangan geopolitik internasional memberikan tekanan terhadap hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu perlambatan usaha dan berdampak pada meningkatnya ancaman PHK.
“Nah, kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia,” ujar Afriansyah di Jakarta, Minggu.
Data pemerintah menunjukkan tingkat pengangguran nasional saat ini mencapai sekitar 7,4 juta orang atau setara 4,3 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memperluas sejumlah program peningkatan kompetensi dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu program yang diperkuat adalah Magang Nasional dengan penambahan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang pada tahun 2026.
Program tersebut ditujukan untuk membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi.
Selain program magang, pemerintah juga membuka pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK melalui balai latihan kerja yang tersebar di berbagai daerah. Kuota pelatihan yang disiapkan mencapai 70 ribu peserta.
Peserta pelatihan nantinya mendapatkan fasilitas pelatihan gratis, sertifikasi kompetensi dari negara, hingga uang saku harian sebesar Rp20 ribu selama mengikuti program.
Pendaftaran program dilakukan melalui platform digital SIAPKerja yang disiapkan pemerintah sebagai pusat layanan ketenagakerjaan nasional.
Pemerintah meyakini penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci penting untuk menghadapi ancaman perlambatan ekonomi global. Selain memperluas akses kerja, pemerintah juga berupaya menjaga daya tahan ekonomi masyarakat melalui peningkatan keterampilan dan adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan kebutuhan industri.
Situasi geopolitik global dalam beberapa bulan terakhir memang meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dunia. Konflik di Timur Tengah, kenaikan harga energi, hingga ketidakpastian perdagangan internasional mulai memberikan tekanan terhadap sektor industri dan investasi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah menilai ekonomi domestik masih memiliki daya tahan yang cukup kuat, terutama melalui konsumsi masyarakat dan sektor usaha berbasis domestik. Namun, langkah antisipatif tetap diperlukan agar tekanan global tidak berkembang menjadi krisis ketenagakerjaan yang lebih luas.
Pemerintah juga terus mendorong kolaborasi antara dunia usaha, industri, dan lembaga pendidikan untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja serta memperkuat kesiapan tenaga kerja nasional menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah. (Amri-untuk Indonesia)
