lognews.co.id, Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan keputusan pemerintah terkait kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) sudah final dan tinggal menunggu pengumuman resmi. Ia menegaskan bahwa pengumuman akan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam waktu dekat, bukan dirinya. (25/3/26)
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah memiliki proyeksi penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen apabila kebijakan WFH diterapkan. Namun, ia menilai proyeksi tersebut belum bersifat pasti karena harus dihitung bersama dampak ekonomi lainnya. Menurutnya, aktivitas ekonomi yang meningkat akibat mobilitas kerja yang lebih fleksibel justru bisa mendorong pendapatan negara melalui kenaikan basis pajak.
Bendahara Negara itu menegaskan pendekatan pemerintah bersifat holistik, tidak hanya meninjau aspek efisiensi energi, tetapi juga implikasi terhadap produktivitas dan penerimaan negara. Ia mencontohkan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat dan aktivitas bisnis dapat menjadi kompensasi atas potensi penghematan BBM yang tidak tercapai sepenuhnya.
Terkait opsi WFH setiap hari Jumat yang sebelumnya disampaikan Menko Perekonomian, Purbaya menilai pemilihan hari tersebut sebagai pilihan paling minim risiko terhadap produktivitas. Jumat merupakan hari dengan durasi kerja terpendek sehingga potensi kehilangan output relatif kecil dibanding hari lainnya.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah kebijakan WFH akan diwajibkan bagi sektor swasta. Pemerintah memastikan sektor industri padat karya seperti pabrik tidak akan masuk skema tersebut. “Swasta wajib atau tidak saya belum tahu, mungkin sifatnya imbauan. Yang jelas pemerintahan wajib,” ujar Purbaya menutup penjelasan. (Amri-untuk Indonesia)
