lognews.co.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, yang secara khusus membahas kesiapan pemerintah menghadapi Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah serta sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas layanan publik dan ekonomi menjelang masa mudik. (13/3/2026)
Dalam pengantarnya, Presiden mengingatkan jajaran kabinet bahwa Idulfitri tinggal beberapa hari lagi setelah umat Islam menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan. Kepala negara berharap seluruh rangkaian ibadah Ramadan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dalam suasana aman dan penuh kebersamaan.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang agama yang dinilai telah menjaga suasana toleransi selama Ramadan. Menurutnya, sikap saling menghormati antarumat beragama menjadi salah satu kekuatan utama bangsa yang harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.
Selain membahas kesiapan Idulfitri, pemerintah dalam beberapa hari terakhir juga mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk membantu masyarakat menjelang libur panjang, antara lain penurunan harga tiket pesawat domestik sekitar 13–14 persen, pengurangan tarif jalan tol selama arus mudik, serta pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD.
Presiden juga menandatangani kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara yang mencakup sekitar 9,4 juta penerima, termasuk PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, serta para pensiunan. THR direncanakan mulai dicairkan dua pekan sebelum Idulfitri, sementara gaji ke-13 diberikan pada awal tahun ajaran baru sekolah.
Dalam sidang tersebut, Presiden turut menyinggung penanganan dampak bencana di sejumlah daerah serta mengapresiasi kerja cepat pemerintah melalui Satgas infrastruktur yang berhasil membangun ratusan jembatan dalam waktu relatif singkat. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan kepada unsur pemerintah daerah, aparat, dan relawan yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
(Amri-untuk Indonesia)
