lognews.co.id, Jakarta – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengakui adanya penurunan kinerja signifikan pada pegawai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam beberapa waktu terakhir, Nanik mengatakan bahwa pegawai SPPG kurang menjalankan tugas dengan baik, di mana mereka hanya datang sore hari sebentar untuk melihat bahan baku kemudian pulang cepat tanpa menjaga proses di dapur secara penuh.
Merespons kondisi ini, BGN mengeluarkan instruksi tegas yang mewajibkan pegawai SPPG kembali menjalankan jam kerja lama yang ketat, termasuk begadang dan menginap di dapur MBG. Tujuannya adalah agar para pegawai dapat mengawasi seluruh proses mulai dari pemilihan bahan baku segar, pengolahan, hingga distribusi makanan kepada anak-anak. Nanik menegaskan bahwa pengawasan intensif sangat penting untuk mencegah masalah keamanan pangan seperti yang sempat terjadi.
Selain instruksi jam kerja, BGN juga mensyaratkan semua dapur MBG untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, dan sertifikat penggunaan air layak pakai yang harus dipenuhi dalam waktu satu bulan. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, dapur MBG bersangkutan dapat ditutup. Nanik menyatakan tidak akan mentolerir penggunaan bahan baku yang tidak segar atau kualitas rendah dan menegaskan bahwa BGN siap menutup dapur MBG yang melanggar standar operasional.
Dalam pernyataannya, Nanik juga mengungkap adanya 45 dapur MBG yang tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang menyebabkan kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Sebanyak 40 dapur dari jumlah tersebut telah ditutup sementara hingga perbaikan dan penyelidikan selesai dilakukan. "Kami tidak main-main dengan kesehatan anak-anak Indonesia," ujarnya tegas.
Nanik menambahkan bahwa setiap dapur MBG harus dipimpin oleh chef bersertifikasi sebagai bagian dari pengawasan mutu. Chef ini akan bekerja bersama wakil BGN dan mitra dapur untuk memastikan standar kualitas terpenuhi. Ia juga menolak intervensi politik dalam program MBG dan menegaskan bahwa jika ada pelanggaran, semua dapur akan ditindak tanpa pandang bulu. (Amri-untuk Indonesia)
