PEMILU
Friday, 15 November 2024

Lagu 'Eo Ayo Indonesia' oleh Nasida Ria Menjadi Sorotan Jelang Laga FIFA Matchday 2023

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

lognews.co.id, Mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), mengumumkan rencana pemerintah untuk membuka sebanyak 1.030 juta lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dalam beberapa bulan ke depan. Rincian formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) telah disampaikan oleh Menpan RB.

Waktu pelaksanaan rekrutmen CPNS yang semula dijadwalkan pada akhir Juni 2023 telah dimundurkan menjadi bulan September 2023. Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini sedang melakukan validasi terhadap jumlah formasi yang masuk untuk proses rekrutmen CPNS dan PPPK tersebut. Terdapat 6 instansi pusat dan 45 instansi daerah yang tidak mengusulkan formasi ASN pada tahun 2023.

Menpan RB, Abdullah Azwar, menyatakan bahwa pemerintah telah menyediakan lebih banyak formasi ASN di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022. Namun, masih ada beberapa instansi yang belum mengajukan usulan formasi untuk rekrutmen CPNS 2023. Total jumlah calon yang direkrut diperkirakan mencapai 1.030.000 orang di tahun 2023.

Dari jumlah tersebut, sekitar 80% diperuntukkan untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) atau non-ASN, sedangkan 20% diperuntukkan untuk fresh graduate. Pemerintah lebih mengutamakan rekrutmen fresh graduate dengan talenta digital.

Berikut adalah rincian formasi CPNS dan PPPK 2023:

Instansi Pusat:

Dosen CPNS: 15.858

CPNS tenaga teknis dan lainnya: 18.595

Dosen PPPK: 6.742

PPPK Tenaga Guru: 12.000

PPPK Tenaga Kesehatan: 12.719

PPPK Tenaga Teknis lainnya: 15.205

Instansi Daerah:

PPPK Guru: 580.202

PPPK Tenaga Kesehatan: 327.542

PPPK Tenaga Teknis lainnya: 35.000

Alokasi CPNS lulusan sekolah kedinasan: 6.259

 

Menpan RB berharap bahwa rekrutmen CPNS tahun 2023 dapat selesai pada tahun ini, mengingat minimnya sumber daya manusia di sektor pelayanan publik. (rifAI)