PEMILU
Saturday, 16 November 2024

Proposal Prabowo untuk Perdamaian Rusia-Ukraina, "Intinya Kita Ingin Konflik Selesai"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

lognews.co.id, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra mengungkapkan niat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam proposal perdamaian yang ia ajukan terkait perang antara Rusia dan Ukraina. Dalam pertemuan dengan Komisi I DPR di Jakarta pada Rabu (7/6/2023), Herindra menyatakan bahwa Prabowo ingin konflik tersebut segera berakhir. "Intinya kita ingin konflik antara Rusia dan Ukraina segera selesai, segera damai. Itu saja intinya," ujar Herindra.

Herindra menekankan bahwa perang yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun antara Rusia dan Ukraina telah memberikan penderitaan kepada semua pihak. "Kita tidak ingin hal itu berlangsung lama. Kita menginginkan perdamaian segera, karena perang menyebabkan penderitaan bagi masyarakat," kata Herindra. Menurutnya, penolakan proposal perdamaian Prabowo oleh Ukraina adalah hal yang biasa. "Apakah proposal yang diajukan diterima atau tidak, itu hal yang biasa," tambahnya.

Sebelumnya, Prabowo telah mengusulkan perdamaian dan gencatan senjata untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6/2023). Prabowo menyampaikan bahwa perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan telah berdampak negatif bagi kehidupan di seluruh dunia.

Di tengah tantangan yang semakin berat, termasuk pandemi COVID-19 yang terus berlanjut, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi dari Pertemuan Shangri-La Dialogue untuk mencegah situasi semakin memburuk, termasuk kerusakan yang lebih parah di Ukraina dan Rusia serta peningkatan korban jiwa. Prabowo menyarankan pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata sebagai langkah awal, serta mundur 15 kilometer dari titik gencatan senjata yang ada. Selain itu, Prabowo mengajukan permohonan kepada PBB untuk membentuk pasukan perdamaian dan menggelar referendum bagi penduduk di wilayah demiliterisasi. (rifAI)