lognews.co.id, Iran – Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah Teheran mengajukan lima syarat utama sebelum bersedia melanjutkan perundingan tahap kedua dengan Washington. Di tengah situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memicu kontroversi baru usai menyatakan serius mempertimbangkan Venezuela sebagai negara bagian ke-51 AS. (13/5/26)
Pemerintah Iran menegaskan tidak akan kembali ke meja perundingan sebelum lima tuntutan mereka dipenuhi sebagai bentuk pemulihan kepercayaan terhadap Amerika Serikat.
Berdasarkan laporan Kantor Berita Fars yang dikutip Anadolu Agency, lima syarat Iran meliputi penghentian perang di seluruh garda khususnya Lebanon, pencabutan sanksi ekonomi, pencairan aset Iran yang dibekukan, kompensasi kerusakan perang, serta pengakuan hak kedaulatan Iran di Selat Hormuz.
Iran juga menyampaikan keberatan terhadap keberlanjutan blokade laut Amerika Serikat di Laut Arab dan Teluk Oman pasca-gencatan senjata.
Teheran menilai langkah tersebut semakin memperburuk kepercayaan dalam proses diplomasi.
Sumber diplomatik menyebut Iran menganggap tuntutan tersebut sebagai “jaminan minimum” agar negosiasi baru dapat dilanjutkan.
Iran bahkan menilai proposal Amerika Serikat sebelumnya terlalu berat sebelah dan hanya bertujuan mengamankan kepentingan Washington yang gagal dicapai melalui jalur perang.
Konflik kawasan memanas sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Serangan itu dibalas Iran dengan aksi militer terhadap Israel serta sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia, termasuk langkah blokade strategis di Selat Hormuz.
Pakistan kemudian memediasi gencatan senjata yang tercapai pada 8 April 2026.
Namun perundingan lanjutan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan jangka panjang.
Presiden Donald Trump selanjutnya memperpanjang status gencatan senjata tanpa batas waktu tertentu.
Di tengah memanasnya hubungan Iran-AS, Trump kembali memicu kontroversi geopolitik setelah muncul pernyataan mengenai kemungkinan menjadikan Venezuela sebagai negara bagian ke-51 Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut langsung ditolak keras oleh pemerintahan sementara Venezuela.
Presiden sementara Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negaranya tidak pernah mempertimbangkan tawaran tersebut.
Menurut Rodriguez, rakyat Venezuela memiliki sejarah panjang perjuangan kemerdekaan yang tidak mungkin dilepaskan.
“Tidak akan pernah dipertimbangkan, karena kami mencintai kemerdekaan kami,” ujar Rodriguez kepada wartawan di Den Haag.
Trump sebelumnya dilaporkan menyampaikan kepada Fox News bahwa dirinya “serius” mempertimbangkan langkah menjadikan Venezuela bagian dari Amerika Serikat.
Pernyataan itu diperkuat unggahan Trump di platform Truth Social yang menyinggung kemungkinan Venezuela menjadi “Negara Bagian #51”.
Kontroversi semakin berkembang setelah Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada Januari 2026 atas sejumlah dakwaan federal terkait narkotika dan kepemilikan senjata.
Washington menilai perubahan politik di Venezuela membuka peluang hubungan baru antara kedua negara, terutama dalam sektor energi dan minyak bumi.
Situasi geopolitik global kini menjadi perhatian internasional karena melibatkan jalur perdagangan energi dunia, konflik regional Timur Tengah, hingga potensi perubahan pengaruh Amerika Serikat di Amerika Latin.
Pengamat menilai perkembangan hubungan Iran-AS maupun manuver politik Washington terhadap Venezuela berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi global, harga energi, dan keamanan kawasan internasional dalam beberapa bulan mendatang.
(Amri-untuk Indonesia)
