Lognews.co.id - Pada bulan Mei, Grup Bank Dunia dan Presidensi G7 bersama-sama meluncurkan Aliansi Global untuk Ketahanan Pangan, yang bertujuan untuk mengatasi krisis kelaparan global. Aliansi ini telah mengembangkan Dasbor Ketahanan Pangan dan Gizi Global yang dapat diakses oleh publik, yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pembuat kebijakan global dan lokal untuk meningkatkan koordinasi respons kebijakan dan keuangan terhadap krisis pangan.
Namun, Laporan Global Krisis Pangan 2023 yang dirilis pada 3 Mei menunjukkan bahwa masih ada 258 juta orang di 58 negara atau wilayah yang mengalami krisis atau tingkat kerawanan pangan akut pada tahun 2022. Di tujuh negara, beberapa populasi yang terkena dampak menghadapi tingkat bencana kerawanan pangan yang sangat kritis, menandai sebagian besar negara yang menghadapi tingkat kerawanan pangan dan gizi yang ekstrem dalam sejarah laporan tersebut.
Meskipun harga komoditas diperkirakan turun pada tahun 2023, laporan tersebut menunjukkan bahwa harga pangan dan pupuk masih jauh di atas tingkat pra-pandemi. Kebijakan terkait perdagangan yang diberlakukan oleh negara-negara juga telah memperburuk krisis pangan global dengan meningkatnya jumlah pembatasan perdagangan pangan yang diberlakukan.
International Food Policy Research Institute (IFPRI) 2023 Global Food Policy Report: Rethinking Food Crisis Responses memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mengurangi dampak krisis pangan jangka pendek dan jangka panjang. Laporan ini menekankan perlunya sistem peringatan dini yang terkoordinasi dengan baik dan kerangka tindakan antisipatif untuk menyiapkan dan mengatur respons sebelum krisis. Laporan tersebut juga menyerukan kepada pemerintah untuk mempertahankan lingkungan bisnis yang mendukung rantai nilai agrifood, membangun program perlindungan sosial adaptif yang mengintegrasikan tujuan gender dan iklim, menggunakan kembali dana dukungan pertanian, dan memanfaatkan dana sektor swasta dengan lebih baik untuk ketahanan jangka panjang. Dilansir dari worldbank.org
Dalam konteks ini, negara-negara harus menyeimbangkan intervensi mendesak jangka pendek dengan upaya ketahanan jangka panjang saat mereka merespons krisis pangan global. Hanya dengan kerja sama yang kuat antara lembaga pemerintah dan swasta serta kerangka kebijakan yang tepat, krisis pangan global dapat ditangani dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.
