lognews.co.id - World Bank menempatkan Indonesia pada posisi kedua dunia dalam statistik jumlah penduduk miskin, berdasarkan laporan tersebut ditemukan kondisi kesejahteraan yang membuat miris meskipun Indonesia telah berstatus sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country).
Penilaian tersebut menggunakan standar International Poverty Line (IPL) sebesar USD 6,85 per orang per hari (PPP), yang lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan nasional karena turut memperhitungkan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan hunian yang layak.
World Bank mencatat bahwa jutaan penduduk Indonesia masih berada dalam kelompok rentan miskin, yakni masyarakat yang secara ekonomi berada sedikit di atas garis kemiskinan nasional namun sangat mudah kembali jatuh ke kondisi miskin ketika terjadi guncangan ekonomi.
Berbeda dengan Bank Dunia, menurut BPS, garis kemiskinan Indonesia dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran dan pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari. Standar ini disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng dan sayur sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Sementara itu, komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian dan transportasi.
Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita tercatat Rp 595.242 per bulan. Perlu diperhatikan bahwa konsumsi terjadi dalam konteks rumah tangga, bukan per orang di mana rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 anggota rumah tangga sehingga garis kemiskinan untuk satu rumah tangga secara rata-rata nasional adalah Rp 2.803.590 per bulan.
Ketimpangan pendapatan, dominasi pekerjaan informal, serta ketidakmerataan akses layanan publik menjadi tantangan struktural utama. Kondisi ini dinilai perlu segera direspons melalui kebijakan yang mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. (Amri-untuk Indonesia)
