lognews.co.id, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk hingga 20 persen merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah ancaman krisis global. (04/05/26)
Menurut Amran, kebijakan tersebut merupakan respons cepat pemerintah dalam membaca dinamika global, khususnya potensi gangguan pasokan pupuk dunia. Ia menyebut Presiden telah mengantisipasi kondisi global yang tidak stabil dengan pendekatan proaktif.
Sejak Februari 2026, konflik di kawasan Timur Tengah berdampak pada penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur vital bagi sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia. Di saat yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama, sehingga memicu lonjakan harga urea global lebih dari 40 persen dalam waktu singkat.
Kondisi tersebut meningkatkan risiko krisis produksi pangan, terutama bagi negara-negara Asia Tenggara yang masih bergantung pada impor pupuk. Untuk merespons situasi ini, pemerintah Indonesia menempuh kebijakan struktural yang mencakup penurunan harga, perbaikan distribusi, serta penguatan ketersediaan pupuk.
Distribusi pupuk dipercepat melalui pemangkasan 145 regulasi lewat Instruksi Presiden. Skema penyaluran kini dipersingkat dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia langsung ke PT Pupuk Indonesia dan selanjutnya ke petani.
Selain itu, akses pupuk diperluas melalui integrasi berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga ke tingkat desa. Pemerintah menargetkan seluruh kecamatan sentra pangan telah terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026.
Amran menyebut kebijakan ini berpotensi menekan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Lebih dari 16 juta petani diproyeksikan memperoleh manfaat dari perluasan akses tersebut, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata.
Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram untuk memastikan petani tetap memperoleh margin keuntungan setelah masa panen.
Langkah terpadu ini dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas sektor pangan nasional di tengah tekanan global yang semakin kompleks. (Amri-untuk Indonesia)
