PEMILU
الجمعة، 20 أيلول/سبتمبر 2024

BRIN Dalami Usulan Kebutuhan Kebijakan Kemaritiman dan Investasi

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

Lognews201.com, Jakarta - Acara Pendalaman Usulan Kebutuhan Kebijakan dan Survei/Indikator Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dibuka oleh Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Mego Pinandito kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Bagaimana kita melihat usulan-usulan dari Kementerian Koordinator (Kemenko) yang terkait, sehingga apa yang akan kita lakukan di masa mendatang adalah sesuatu yang sudah disinergikan dan dikoordinasikan. Hal itu dapat didiskusikan oleh Biro Perencanaan masing-masing kementerian, dengan masing-masing pejabat Eselon 1, diinagurasikan internal K/L dan Kemenko,” ujar Mego.
Hal itu disampaikan dalam Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) hari kelima, yang berlangsung di Auditorium Widya Graha BRIN Kawasan Gatot Subroto, Jum’at (5/8).


Mego menyampaikan bahwa FKRI ini hasil kerja sama antara BRIN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu), serta dukungan perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lain.


Mego tidak menampik ada beberapa kegiatan yang mirip. Sehingga data dasar yang nanti dilakukan berupa survey bisa saling mengisi. “Kita bisa lihat saling terkait antara BRIN dan lembaga lainnya itu sehingga dalam pelaksanaannya bisa menjadi satu survei nasional yang besar. Data bisa dibuka atau diakses K/L yang membutuhkan. Tentu juga akademisi dan industri yang terkait sehingga data tersebut bisa bermanfaat,” ujarnya.


BRIN mensinergikan kebutuhan data dasar yang pada akhirnya memberikan data yang dibutuhkan. Hadir secara daring dan luring, perwakilan dari Kemenkomarves, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), serta panelis dari Bappenas, DJA Kemenkeu, Universitas/Perguruan Tinggi, dan Industri. (Amr)