lognews.co.id, Jakarta – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) memimpin rapat khusus yang membahas penataan tata kelola pertambangan timah. Kegiatan berlangsung di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan RI, dan dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi lintas kementerian dan lembaga. (11/9/25)
Rapat ini bertujuan merumuskan rekomendasi strategis agar pengelolaan pertambangan timah dapat memberikan manfaat maksimal bagi kemakmuran rakyat, sesuai amanat konstitusi. Anggota DPN seperti Menteri Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Wakil Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Direktur Utama PT Timah Tbk turut hadir.
Direktur Utama PT Timah Tbk memaparkan kondisi aktual pertambangan timah, menyebut masih maraknya penambangan ilegal sebagai masalah utama yang menghambat optimalisasi produksi perusahaan. Dua opsi strategis diusulkan: penertiban penambangan ilegal dan penataan lebih lanjut tata kelola tambang.
Menteri ESDM memberikan pandangan terkait regulasi pertambangan, sedangkan Menteri Keuangan menyoroti dampak aktivitas ilegal pada bea cukai. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelaskan perlunya pengaturan tenaga kerja asing yang terlibat dalam sektor ini. Di sisi lain, Menteri Pendidikan Tinggi, yang juga Kepala Badan Industri Mineral, menekankan pentingnya pemanfaatan timah tidak hanya pada produksi tetapi juga pengembangan logam tanah jarang.
Rapat DPN menempatkan sinergi lintas kementerian/lembaga sebagai kunci penertiban penambangan ilegal. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan produksi PT Timah, memperkuat hilirisasi, dan meningkatkan ekspor demi kemakmuran bangsa. Upaya ini sejalan dengan visi Presiden RI untuk mengelola sumber daya alam sesuai Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Dengan rekomendasi yang akan diajukan kepada Presiden, rapat ini menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan dan peluang pertambangan timah di Indonesia, mendorong pengelolaan yang lebih transparan, teratur, dan berkelanjutan. (Amri-untuk Indonesia)
