lognews.co.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menindak tegas ribuan lebih pelaku tambang ilegal. Sebelumnya, Kepala Negara mendapat laporan adanya kekayaan negara dari tambang ilegal yang mencapai ratusan triliun Rupiah.
"Bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini. Di mana dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun," ujar Presiden di Pidato Kenegaraan di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (15/8/25).
Kepala Negara pun meminta dukungan MPR dalam menindak tegas tambang ilegal di Indonesia. "Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita," ucapnya.
Presiden memberi peringatan keras kepada orang-orang besar dan berpengaruh yang memiliki kepentingan. Ia memastikan, tak akan dirinyan tak akan gentar jika harus bertindak untuk rakyat.
"Jenderal-jenderal dari manapun apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat," katanya, tegas.
Selain itu, sebagai sesama pimpinan partai ia mengingatkan anggota-anggota partai politik. Termasuk, Gerindra untuk segera mengakui kesalahan.
"Cepat-cepat kalau anda terlibat anda jadi Justice Collaborator, anda laporan saja. Karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi saudara-saudara, kalau ada yang berani," katanya.
Ia pun telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk bergerak dan bertindak cepat. "Anda mau ke provinsi ini pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu," ujarnya.
Menurut Presiden, dirinya sudah mengetahui kondisi baik buruk yang ada di Indonesia sejak lama. Sehingga, untuk para pengusaha muda, Presiden mengatakan, tindakan tegas aparat penegak hukum telah diinstruksikan.
"Saudara-saudara Wakil Rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya, benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah, apalagi saya ini senior mantan tentara jadi junior-junior jangan macam-macam ya," ujarnya.
Presiden mengatakan, jika para penambang adalah rakyat-rakyat kecil, maka pemerintah akan mewadahi melalui koperasi. Namun tetap saja akan dipantau, karena segala bentuk penyelundupan akan ditindak tegas.
"Kalau rakyat yang nambang, sudah kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat, tahu-tahu nyelundup, nyelundup ratusan triliun," katanya. (Amri-untuk Indonesia)
